Penampakan tongkang batubara yang karam di Pantai Cipatuguran, RT 02/21, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. | Sumber Foto: Nandi sukabumiupdate.com
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, menanggapi adanya hamparan batubara di sekitaran pantai Cipatuguran, tepatnya di Kampung Cipatuguran RT 02/21, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Muhammad Jaenudin dari fraksi PDI Perjuangan meminta perusahaan bertanggung jawab atas adanya kejadian tersebut. Pasalnya, ia menilai hamparan batubara itu bisa mencemari lingkungan sekitar, terutama lingkungan laut.
“Pihak perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar,” ujarnya kepada sukabumiupdate.com, Selasa (7/5/2019).
Menurutnya hal itu, tentunya sangat merugikan bagi aktivitas nelayan sekitar dan juga warga Kampung Cipatuguran yang akan terkena dampaknya secara langsung. “Pemda juga harus segera turun tangan,” pungkasnya.
Senada dengan Jaenudin, dewan dari komisi IV, Leni Liawati menyayangkan hal tersebut bisa terjadi. Menurutnya pemerihtah daerah harus segera mengambil langkah-langkah untuk menanganinya.
“Perlu komunikasi dengan PLTU untuk segera menanganinya, kalau ini dibiarkan akan mengganggu kesehatan warga sekitar,” ungkapnya.
DPRD Kota Sukabumi menyampaikan laporan hasil reses anggota DPRD masa persidangan ke III tahun 2020-2021. Hasil tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kota Sukabumi
Aksi vandalisme menimpa gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Daerah Kota Sukabumi. Tepat di pagar depan gedung itu, terdapat sebuah coretan bertuliskan
Program vaksinasi Covid-19 yang digembar-gemborkan pemerintah masih terbiang minim peminat. Apalagi beredar berbagai isu hoax kerap menjadi pemicunya. Guna mensukseskan program tersebut,
Infoparlemensukabumi.com||Forum Komunikasi Pengusaha dan Pengadaan Barang dan Jasa (FKPPBJ) Kota Sukabumi, meminta pemerintah agar dapat melibatkan para pengusaha asli Kota Sukabumi dalam
Infoparlemensukabumi.com||Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Yudha Sukmagara menilai pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat harus dilaksanakan semua komponen secara
Komentar