Penampakan tongkang batubara yang karam di Pantai Cipatuguran, RT 02/21, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. | Sumber Foto: Nandi sukabumiupdate.com
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, menanggapi adanya hamparan batubara di sekitaran pantai Cipatuguran, tepatnya di Kampung Cipatuguran RT 02/21, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Muhammad Jaenudin dari fraksi PDI Perjuangan meminta perusahaan bertanggung jawab atas adanya kejadian tersebut. Pasalnya, ia menilai hamparan batubara itu bisa mencemari lingkungan sekitar, terutama lingkungan laut.
“Pihak perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar,” ujarnya kepada sukabumiupdate.com, Selasa (7/5/2019).
Menurutnya hal itu, tentunya sangat merugikan bagi aktivitas nelayan sekitar dan juga warga Kampung Cipatuguran yang akan terkena dampaknya secara langsung. “Pemda juga harus segera turun tangan,” pungkasnya.
Senada dengan Jaenudin, dewan dari komisi IV, Leni Liawati menyayangkan hal tersebut bisa terjadi. Menurutnya pemerihtah daerah harus segera mengambil langkah-langkah untuk menanganinya.
“Perlu komunikasi dengan PLTU untuk segera menanganinya, kalau ini dibiarkan akan mengganggu kesehatan warga sekitar,” ungkapnya.
Infoparlemensukabumi.com||Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Sukabumi Muhamad Yusuf meminta dua kasus dugaan pencabulan anak di Kecamatan
Infoparlemensukabumi.com||Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara menghadiri kegiatan santunan anak yatim dan jompo yang diadakan Kepala Desa Ciwaru, Kepala Desa Tamanjaya, serta
Infoparlemensukabumi.com||Puluhan karangan bunga duka cita memenuhi sekitaran rumah duka Almarhumah Mulyanah binti M Partadiharja, ibunda dari Desy Ratnasari di Jalan Siliwangi Gang
infoparlemensukabumi.com||Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Muhammad Sodikin menyebut Ketua Rukun Tetangga atau RT dan Rukun Warga atau RW merupakan pejuang di garis
Infoparlemensukabumi.com||Sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Sukabumi rusak namun tidak masuk rencana perbaikan tahun 2022. Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Heri Antoni meminta
Komentar