infosatu.org-Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi melaksanakan agenda konsultasi dan koordinasi ke DPRD Kota Depok, Rabu (23/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menggali informasi dan pengalaman dalam penguatan tata kelola serta pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kegiatan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, bersama jajaran anggota Komisi III. Dalam agenda tersebut, rombongan juga didampingi unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi, yakni Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, S.IP., Wakil Ketua I Yudha Sukmagara, serta Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, S.M.
Turut mendampingi Sekretaris DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Wawan Godawan Saputra, S.IP., M.AP.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan diarahkan pada sejumlah aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan BUMD. Salah satunya mengenai tata kelola perusahaan daerah, termasuk pentingnya pengelolaan yang akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain tata kelola, Komisi III juga menggali berbagai pendekatan dan pengalaman dalam mengembangkan potensi usaha BUMD. Pertukaran informasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai strategi pengembangan usaha yang dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
Aspek lainnya yang menjadi perhatian adalah kontribusi BUMD terhadap perekonomian daerah. Dalam konteks tersebut, BUMD tidak hanya dipandang dari sisi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga dari kemampuan menjalankan fungsi usaha secara sehat, memberikan pelayanan atau manfaat ekonomi, serta mendukung aktivitas perekonomian di daerah.
Konsultasi dan koordinasi ini menjadi ruang bagi DPRD Kabupaten Sukabumi untuk memperoleh referensi serta perspektif dari daerah lain sebagai bahan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembentukan kebijakan.
Hasil diskusi tersebut selanjutnya dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan dan evaluasi kebijakan terkait pengelolaan BUMD di Kabupaten Sukabumi, dengan tetap mempertimbangkan kondisi, potensi, serta kebutuhan daerah.
Melalui kegiatan konsultasi dan koordinasi antarlembaga, DPRD Kabupaten Sukabumi terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan aset serta badan usaha daerah agar dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komentar