Penampakan tongkang batubara yang karam di Pantai Cipatuguran, RT 02/21, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. | Sumber Foto: Nandi sukabumiupdate.com
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, menanggapi adanya hamparan batubara di sekitaran pantai Cipatuguran, tepatnya di Kampung Cipatuguran RT 02/21, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Muhammad Jaenudin dari fraksi PDI Perjuangan meminta perusahaan bertanggung jawab atas adanya kejadian tersebut. Pasalnya, ia menilai hamparan batubara itu bisa mencemari lingkungan sekitar, terutama lingkungan laut.
“Pihak perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar,” ujarnya kepada sukabumiupdate.com, Selasa (7/5/2019).
Menurutnya hal itu, tentunya sangat merugikan bagi aktivitas nelayan sekitar dan juga warga Kampung Cipatuguran yang akan terkena dampaknya secara langsung. “Pemda juga harus segera turun tangan,” pungkasnya.
Senada dengan Jaenudin, dewan dari komisi IV, Leni Liawati menyayangkan hal tersebut bisa terjadi. Menurutnya pemerihtah daerah harus segera mengambil langkah-langkah untuk menanganinya.
“Perlu komunikasi dengan PLTU untuk segera menanganinya, kalau ini dibiarkan akan mengganggu kesehatan warga sekitar,” ungkapnya.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara menegaskan, meskipun angka penyebaran COVID-19 mulai melandai, diharapkan semua pihak agar tidak terlena dan tetap menjalankan
Infoparlemensukabumi.com||Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya meminta hak angket dan hak interpelasi DPRD terkait pembangunan Pasar Pelita yang belum selesai hingga
Infoparlemensukabumi.com||Terkait kebocoran pipa transmisi Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri (AM TJM) di Pasirdoton Kecamatan Cidahu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi
Infoparlemensukabmi.com||Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi Ivan Rusvansyah Trisya buka suara soal mangkraknya pembangunan Pasar Pelita yang memicu kritikan tajam dari mahasiswa.
Infoparlemensukabumi.com||Badri Suhendi, seorang anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari komisi 1 yang juga fraksi partai Demokrat menyoroti kebijakan PPKM yang masih belum usai.
Komentar