Penampakan tongkang batubara yang karam di Pantai Cipatuguran, RT 02/21, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. | Sumber Foto: Nandi sukabumiupdate.com
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, menanggapi adanya hamparan batubara di sekitaran pantai Cipatuguran, tepatnya di Kampung Cipatuguran RT 02/21, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Muhammad Jaenudin dari fraksi PDI Perjuangan meminta perusahaan bertanggung jawab atas adanya kejadian tersebut. Pasalnya, ia menilai hamparan batubara itu bisa mencemari lingkungan sekitar, terutama lingkungan laut.
“Pihak perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar,” ujarnya kepada sukabumiupdate.com, Selasa (7/5/2019).
Menurutnya hal itu, tentunya sangat merugikan bagi aktivitas nelayan sekitar dan juga warga Kampung Cipatuguran yang akan terkena dampaknya secara langsung. “Pemda juga harus segera turun tangan,” pungkasnya.
Senada dengan Jaenudin, dewan dari komisi IV, Leni Liawati menyayangkan hal tersebut bisa terjadi. Menurutnya pemerihtah daerah harus segera mengambil langkah-langkah untuk menanganinya.
“Perlu komunikasi dengan PLTU untuk segera menanganinya, kalau ini dibiarkan akan mengganggu kesehatan warga sekitar,” ungkapnya.
Infoparlemensukabumi.com||Ketua Komisi 1 DPRD Sukabumi Lakukan Ini dalam Reses Ke Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi Paoji Nurjaman menggelar reses ketiga tahun
Infoparlemensukabumi.com||sejak resmi pindah pada 2017 lalu dari Jalan Jenderal Sudirman Kota Sukabumi, Terminal Tipe A Kota Sukabumi yang saat ini berada di
Infoparlemensukabumi.com||Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, A.Yamin didampingi Ketua Apdesi Kabupaten Sukabumi, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sukakersa, Deden Deni Wahyudi, tinjau korban
Infoparlemensukabumi.com||Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara memastikan prinsip efektif dan efisien benar-benar diterapkan dalam pengelolaan anggaran daerah. Hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat
Infoparlemensukabumi.com||DPRD Kabupaten Sukabumi bersama pemerintah daerah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Tahun Anggaran 2021.
Komentar