Penampakan tongkang batubara yang karam di Pantai Cipatuguran, RT 02/21, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. | Sumber Foto: Nandi sukabumiupdate.com
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, menanggapi adanya hamparan batubara di sekitaran pantai Cipatuguran, tepatnya di Kampung Cipatuguran RT 02/21, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Muhammad Jaenudin dari fraksi PDI Perjuangan meminta perusahaan bertanggung jawab atas adanya kejadian tersebut. Pasalnya, ia menilai hamparan batubara itu bisa mencemari lingkungan sekitar, terutama lingkungan laut.
“Pihak perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar,” ujarnya kepada sukabumiupdate.com, Selasa (7/5/2019).
Menurutnya hal itu, tentunya sangat merugikan bagi aktivitas nelayan sekitar dan juga warga Kampung Cipatuguran yang akan terkena dampaknya secara langsung. “Pemda juga harus segera turun tangan,” pungkasnya.
Senada dengan Jaenudin, dewan dari komisi IV, Leni Liawati menyayangkan hal tersebut bisa terjadi. Menurutnya pemerihtah daerah harus segera mengambil langkah-langkah untuk menanganinya.
“Perlu komunikasi dengan PLTU untuk segera menanganinya, kalau ini dibiarkan akan mengganggu kesehatan warga sekitar,” ungkapnya.
Infoparlemensukabumi.com || Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset milik Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) non-aktif Edhy Prabowo di Kabupaten Sukabumi, Kamis (18/02/2021).
Infoparlemensukabumi.com || Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Demokrat, Badri Suhendi, menghadiri kegiatan yang diprakarsai Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Persatuan Perawat
Infoparlemensukabumi.com || Ada pemandangan unik usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi di Komplek Perkantoran Jajaway, Palabuhanratu, Senin (15/2/21). Di depan gedung wakil
Infoparlemenlsukabumi.com || DPRD Kabupaten Sukabumi kembali menggelar Rapat Paripurna, Senin (15/2/21). Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, mengatakan, rapat kali ini membahas
Infoparlemensukabumi.com || Pemerintah Kabupaten Sukabumi resmi memiliki Raperda tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Raperda tersebut baru saja disahkan melalui mekanisme Rapat Paripurna DPRD
Komentar